Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyampaikan beberapa catatan penting mengenai peran perguruan tinggi dan penelitian untuk mendukung program pemerintah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah, terutama dalam mengoptimalkan hasil riset yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nasional.

Selaras dengan semangat Komisi X DPR, ia mendukung digelarnya rapat dengan mitra-mitra terkait untuk membahas sejumlah isu strategis pendidikan dan riset, termasuk peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia pun berharap setiap aspirasi dari para akademisi bisa disampaikan dan diterapkan dengan baik oleh kementerian tersebut.

Demikian hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Pimpinan Universitas Indonesia, Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Pimpinan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Pimpinan Eksekutif Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), Pimpinan Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia, dan Perwakilan Serikat Pekerja Kampus di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

“Seharusnya, perguruan tinggi berbadan hukum (PTNBH) bisa berkontribusi langsung kepada pemerintah melalui riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tutur Ali. Ia menyebutkan beberapa prioritas nasional yang memerlukan dukungan riset dari perguruan tinggi, seperti program swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang, serta pengembangan teknologi energi terbarukan yang dapat mengolah kelapa sawit menjadi bahan bakar solar.

Selain itu, Ali mengkritisi tingginya angka pengangguran di Banten, yang menjadi provinsi dengan angka pengangguran tertinggi kedua di Indonesia. Menurutnya, kondisi ini didominasi oleh lulusan pendidikan vokasi yang kurang terserap di dunia industri. Ia menyarankan agar pendidikan vokasi diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini agar lulusannya lebih siap menghadapi pasar tenaga kerja.

"Jangan sampai riset yang dilakukan di perguruan tinggi hanya menjadi koleksi data, tanpa memberikan dampak nyata bagi industri maupun masyarakat. Kami ingin perguruan tinggi, khususnya PTN BH, lebih berperan dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, terutama terkait bonus demografi dan pengembangan SDM yang unggul," jelasnya.

Menutup pernyataan, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama dan menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama dalam meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara kampus dan pemerintah adalah kunci menuju tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. (um/rdn)